TESIS KEUANGAN DAERAH

• PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
• EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN DI KABUPATEN TANGERANG
• REKONSTRUKSI ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN KABUPATEN PONTIANAK DALAM SUATU MODEL AKUNTANSI BIAYA SEKTOR PUBLIK
• EVALUASI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI
• ANGGARAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN DITINJAU DARI PROSES DAN PENGALOKASIAN
• POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN INDRAMAYU
• PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENINGKATAN PAD KABUPATEN LAMPUNG UTARA
• ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ALOR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
• PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA
• ANALISA KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DI DALAM MELAKUKAN PINJAMAN DI PROPINSI DKI JAKARTA
• KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PINJAMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999 DI PROPINSI JAMBI
• ANALISIS TINGKAT KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT LUMBUNG KREDIT PEDESAAN (PD BPR LKP) DI KABUPATEN SUMBAWA
• EVALUASI ALOKASI KOMPONEN BELANJA RUTIN DAN BELANJA PEMBANGUNAN DALAM PERBANDINGANNYA TERHADAP REPETADA KABUPATEN TANAH LAUT
• MANAJEMEN STRATEGI DALAM PENYUSUNAN APBD DI PROPINSI RIAU DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
• POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA DEPOK
• STRATEGI PENGELOLAAN PDAM TIRTA DHARMA KOTA BENGKULU DI ERA OTONOMI
• EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KALIMANTAN TIMUR
• EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA PERHITUNGAN APBD KABUPATEN BANTAENG
• KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PINRANG DALAM MENJALANKAN OTONOMI DAERAH
• ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU DI PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
• TINGKAT KEMANDIRIAN KOTA KUPANG DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH
• KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH, PENGARUHNYA TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN PURWOREJO, JAWA TENGAH)
• IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMITRAAN PEMERINTAH KOTA DAN SWASTA DALAM PEMBANGUNAN PEREMAJAAN PASAR SUKARAMAI PEKANBARU
• IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMITRAAN PEMERINTAH KOTA DAN SWASTA DALAM PEMBANGUNAN PEREMAJAAN PASAR SUKARAMAI PEKANBARU
• PROSES PELELANGAN SEBAGAI IMPLEMENTASI KEPPRES NOMOR 18 TAHUN 2000 (STUDI KASUS PROYEK PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DINAS PERMUKIMAN PRASARANA WILAYAH KOTA PEKANBARU DIPDA TAHUN 2002)
• IDENTIFIKASI JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA POTENSINYA DI KOTA DUMAI
• PENGARUH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
• SISTEM DAN PROSEDUR AUDIT AKTIVA TETAP DAN PERSEDIAAN STUDI KASUS DI PROPINSI BENGKULU
• EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH
• POTENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK)
• MANAJEMEN STRATEGI PEMBANGUNAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN PROPINSI SUMATERA UTARA
• IDENTIFIKASI SEKTOR UNGGULAN DI KABUPATEN KETAPANG KALIMANTAN BARAT
• POTENSI DANA PERIMBANGAN SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DALAM MENOPANG KEMANDIRIAN OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS DI PROPINSI RIAU)
• ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI PADA USAHA MENENGAH KABUPATEN SIDOARJO
• POTENSI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI KEBERSIHAN DI KOTA BEKASI
• KINERJA KANTOR PASAR DALAM MENGOPTIMALISASI RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN DAIRI
• POTENSI, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN BARRU PROPINSI SULAWESI SELATAN
• EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIKKA
• EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PROPINSI DKI JAKARTA
• OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KABUPATEN TANGERANG
• EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA PERHITUNGAN APBD KABUPATEN BELITUNG
• DAMPAK PENGEMBANGAN SEKTOR (LAPANGAN USAHA) SEKUNDER TERHADAP PEREKONOMIAN SUMATERA BARAT
• STANDAR ANALISIS BELANJA PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI (STUDI KASUS PADA KANTOR KEBERSIHAN, PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTAMANAN PEMAKAMAN)
• ANALISIS KINERJA DAN LABA PADA PDAM LIMAU KUNCI KABUPATEN LAMPUNG BARAT
• ANALISIS EFESIENSI, EFEKTIVITAS RETRIBUSI PASAR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BLITAR
• EVALUASI PROSES DAN ALOKASI ANGGARAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI LAMPUNG
• KINERJA KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK KUNDURAN KABUPATEN BLORA DALAM MENDUKUNG OTONOMI DAERAH