Total Tayangan Laman

Senin, 30 Mei 2011

TESIS KEUANGAN DAERAH

  • PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
  • EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN DI KABUPATEN TANGERANG
  • REKONSTRUKSI ANGGARAN BELANJA PEMBANGUNAN KABUPATEN PONTIANAK DALAM SUATU MODEL AKUNTANSI BIAYA SEKTOR PUBLIK
  • EVALUASI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI
  • ANGGARAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANJAR KALIMANTAN SELATAN DITINJAU DARI PROSES DAN PENGALOKASIAN
  • POTENSI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN INDRAMAYU
  • PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP PENINGKATAN PAD KABUPATEN LAMPUNG UTARA
  • ANALISIS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ALOR PROPINSI NUSA TENGGARA TIMUR
  • PERANAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA
  • ANALISA KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DI DALAM MELAKUKAN PINJAMAN DI PROPINSI DKI JAKARTA
  • KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH DALAM MELAKUKAN PINJAMAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1999 DI PROPINSI JAMBI
  • ANALISIS TINGKAT KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT LUMBUNG KREDIT PEDESAAN (PD BPR LKP) DI KABUPATEN SUMBAWA
  • EVALUASI ALOKASI KOMPONEN BELANJA RUTIN DAN BELANJA PEMBANGUNAN DALAM PERBANDINGANNYA TERHADAP REPETADA KABUPATEN TANAH LAUT
  • MANAJEMEN STRATEGI DALAM PENYUSUNAN APBD DI PROPINSI RIAU DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
  • POTENSI PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA DEPOK
  • STRATEGI PENGELOLAAN PDAM TIRTA DHARMA KOTA BENGKULU DI ERA OTONOMI
  • EVALUASI KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KALIMANTAN TIMUR
  • EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA PERHITUNGAN APBD KABUPATEN BANTAENG
  • KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN PINRANG DALAM MENJALANKAN OTONOMI DAERAH
  • ANALISIS KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU DI PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
  • TINGKAT KEMANDIRIAN KOTA KUPANG DITINJAU DARI ASPEK KEUANGAN DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH
  • KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH, PENGARUHNYA TERHADAP PEREKONOMIAN DAERAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN PURWOREJO, JAWA TENGAH)
  • IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMITRAAN PEMERINTAH KOTA DAN SWASTA DALAM PEMBANGUNAN PEREMAJAAN PASAR SUKARAMAI PEKANBARU
  • IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KEMITRAAN PEMERINTAH KOTA DAN SWASTA DALAM PEMBANGUNAN PEREMAJAAN PASAR SUKARAMAI PEKANBARU
  • PROSES PELELANGAN SEBAGAI IMPLEMENTASI KEPPRES NOMOR 18 TAHUN 2000 (STUDI KASUS PROYEK PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN DINAS PERMUKIMAN PRASARANA WILAYAH KOTA PEKANBARU DIPDA TAHUN 2002)
  • IDENTIFIKASI JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SERTA POTENSINYA DI KOTA DUMAI
  • PENGARUH PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KINERJA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
  • SISTEM DAN PROSEDUR AUDIT AKTIVA TETAP DAN PERSEDIAAN STUDI KASUS DI PROPINSI BENGKULU
  • EVALUASI IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH
  • POTENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN NGABANG KABUPATEN LANDAK)
  • MANAJEMEN STRATEGI PEMBANGUNAN DAN PENYUSUNAN ANGGARAN PROPINSI SUMATERA UTARA
  • IDENTIFIKASI SEKTOR UNGGULAN DI KABUPATEN KETAPANG KALIMANTAN BARAT
  • POTENSI DANA PERIMBANGAN SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI DALAM MENOPANG KEMANDIRIAN OTONOMI DAERAH (STUDI KASUS DI PROPINSI RIAU)
  • ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI PADA USAHA MENENGAH KABUPATEN SIDOARJO
  • POTENSI, EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN RETRIBUSI KEBERSIHAN DI KOTA BEKASI
  • KINERJA KANTOR PASAR DALAM MENGOPTIMALISASI RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN DAIRI
  • POTENSI, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI KABUPATEN BARRU PROPINSI SULAWESI SELATAN
  • EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SIKKA
  • EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN PROPINSI DKI JAKARTA
  • OPTIMALISASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KABUPATEN TANGERANG
  • EVALUASI SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA PERHITUNGAN APBD KABUPATEN BELITUNG
  • DAMPAK PENGEMBANGAN SEKTOR (LAPANGAN USAHA) SEKUNDER TERHADAP PEREKONOMIAN SUMATERA BARAT
  • STANDAR ANALISIS BELANJA PENGELUARAN PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI (STUDI KASUS PADA KANTOR KEBERSIHAN, PEMADAM KEBAKARAN DAN PERTAMANAN PEMAKAMAN)
  • ANALISIS KINERJA DAN LABA PADA PDAM LIMAU KUNCI KABUPATEN LAMPUNG BARAT
  • ANALISIS EFESIENSI, EFEKTIVITAS RETRIBUSI PASAR DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN BLITAR
  • EVALUASI PROSES DAN ALOKASI ANGGARAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH PROPINSI LAMPUNG
  • KINERJA KEUANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT BKK KUNDURAN KABUPATEN BLORA DALAM MENDUKUNG OTONOMI DAERAH

2 komentar: